Kabar Terkini  12 Oktober 2020, 09:41

Jakarta Kembali ke PSBB Transisi, Ada Kebijakan yang Baru!

Penulis : Ku Ka
Editor    : Ku Ka

Jakarta Kembali ke PSBB Transisi, Ada Kebijakan yang Baru!

Hi Lokalovers! Pemprov DKI Jakarta memutuskan mengurangi kebijakan rem darurat secara bertahap dan memasuki Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Masa Transisi dengan ketentuan baru selama dua pekan ke depan, mulai tanggal 12 - 25 Oktober 2020. Hal ini berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Provinsi DKI Jakarta, tampak adanya pelambatan kenaikan kasus positif dan kasus aktif.

 

Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Anies Baswedan menyampaikan, keputusan ini didasarkan pada beberapa indikator, yaitu laporan kasus harian, kasus kematian harian, tren kasus aktif, dan tingkat keterisian RS Rujukan COVID-19. "Yang terjadi selama satu bulan ini adalah kebijakan emergency brake (rem darurat) karena sempat terjadi peningkatan kasus secara tidak terkendali yang tidak diharapkan. Setelah stabil, kita mulai mengurangi rem tersebut secara perlahan, secara bertahap. Kami perlu tegaskan bahwa kedisiplinan harus tetap tinggi sehingga mata rantai penularan tetap terkendali dan kita tidak harus melakukan emergency brake kembali," terang Gubernur Anies seperti dikutip dari Siaran Pers PPID, Minggu (11/10).
 

Gubernur menjelaskan, grafis penambahan kasus positif dan kasus aktif harian mendatar (stabil) sejak dilakukan PSBB ketat, yaitu 13 September 2020. Kemudian, terdapat tanda awal penurunan kasus positif harian dalam tujuh hari terakhir. Sejumlah sektor juga kembali diizinkan beroperasi, seperti perkantoran hingga restoran, tapi dengan sejumlah catatan. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, ada ketentuan yang harus diperhatikan. "Kebijakan baru yang diterapkan dalam PSBB Masa Transisi saat ini adalah pendataan pengunjung dan karyawan dalam sektor yang dibuka, dapat menggunakan buku tamu (manual) ataupun aplikasi teknologi yang telah berkolaborasi dengan pemerintah untuk memudahkan analisis epidemiologi khususnya contact tracing (pelacakan kontak erat) terhadap kasus positif," jelas Anies dalam keterangannya, Minggu (11/10). "Adapun informasi yang harus tersedia, yaitu nama, nomor telepon, dan NIK," tambah dia. Menurut dia, pihaknya akan melakukan tracking secara masif selama penerapan PSBB transisi ini. Selain itu, kegiatan testing maupun upaya isolasi dan treatment di RS akan terus ditingkatkan kapasitasnya.

Ilustrasi Buku Tamu - Pengaturan PSBB Transisi DKI Jakarta 12-25 Oktober 2020. Foto: Pemprov DKI Jakarta


Anies juga meminta, setiap penanggung jawab kegiatan harus memberlakukan protokol kesehatan. Bila ditemukan klaster di tempat kerja, misalnya, kantor tersebut harus ditutup selama 3 hari. "Setiap bisnis wajib menyiapkan ‘COVID-19 Safety Plan’. Adapun protokol khusus setiap sektor diatur oleh ketentuan Kepala Dinas yang terkait," ujarnya. Anies menegaskan, warga Jakarta bertanggung jawab terhadap pencegahan penularan virus corona dengan menerapkan protokol kesehatan. “Semua warga ikut bertanggung jawab terhadap pencegahan penularan COVID-19. Jika satu tempat tidak disiplin, maka satu kota yang harus merasakan akibatnya. Maka, kita harus benar-benar disiplin menerapkan protokol kesehatan 3M, dan pemerintah akan terus meningkatkan 3T,” jelasnya.

Selain itu, pemerintah provinsi DKI Jakarta mengizinkan bioskop kembali beroperasi selama pembatasan sosial berskala besar ( PSBB) masa transisi. Bioskop telah dilarang beroperasi sejak awal pandemi Covid-19 pada Maret 2020.  Namun demikian, menurut Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, jumlah pengunjung dibatasi maksimal 25 persen dari kapasitas normal. Aktivitas Indoor dengan pengaturan tempat duduk secara ketat untuk bioskop dimana jarak antar tempat duduk minimal 1,5 meter," kata Anies dalam paparan tertulis aturan PSBB masa transisi, Minggu (11/10/2020). Kemudian, para pengunjung dilarang berpindah-pindah tempat duduk atau berlalu-lalang. Sementara itu, aturan jam operasional bioskop akan diatur berdasarkan pengajuan teknis dari pengelola gedung. "Jam operasional (aktivitas indoor) sesuai persetujuan teknis, pengajuan permohonan dilakukan oleh pengelola gedung," ujar Anies.


Sebelum memberlakukan PSBB masa transisi, Pemprov DKI menarik rem darurat dan memberlakukan PSBB yang diperketat selama dua pekan yakni 13 hingga 27 September 2020. PSBB yang diperketat kemudian diperpanjang selama dua pekan mulai 28 September hingga 11 Oktober 2020.

Lokalovers, kita harus benar-benar disiplin menerapkan protokol kesehatan 3M (menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak) ya, dan pemerintah akan terus meningkatkan 3T ( testing, tracing, treatment), sehingga mata rantai penularan tetap terkendali dan kita tidak harus melakukan rem darurat kembali. Perlu diketahui, semua sanksi terhadap pelanggaran masih tetap berlaku. Jika kamu menemukan pelanggaran #PSBBTransisi segera laporkan melalui aplikasi JAKI milik Pemprov DKI Jakarta.

Baca Artikel Lain

PM Jepang Kenakan Masker Motif Batik Saat Berkunjung ke Indonesia
Pelatihan E-Learning GRATIS Bagi Koperasi & UMKM
Daftar program Bantuan Presiden (Banpres) Produktif atau BLT UMKM Secara Offline
Rescue: Si Putih, Stray Dog yang Disayang Para Pekerja
Pemerintah UEA Resmikan Nama Jalan Presiden Joko Widodo

Kabar Terkini  12 Oktober 2020, 09:41

Jakarta Kembali ke PSBB Transisi, Ada Kebijakan yang Baru!

Penulis : Ku Ka
Editor    : Ku Ka

Jakarta Kembali ke PSBB Transisi, Ada Kebijakan yang Baru!

Hi Lokalovers! Pemprov DKI Jakarta memutuskan mengurangi kebijakan rem darurat secara bertahap dan memasuki Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Masa Transisi dengan ketentuan baru selama dua pekan ke depan, mulai tanggal 12 - 25 Oktober 2020. Hal ini berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Provinsi DKI Jakarta, tampak adanya pelambatan kenaikan kasus positif dan kasus aktif.

 

Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Anies Baswedan menyampaikan, keputusan ini didasarkan pada beberapa indikator, yaitu laporan kasus harian, kasus kematian harian, tren kasus aktif, dan tingkat keterisian RS Rujukan COVID-19. "Yang terjadi selama satu bulan ini adalah kebijakan emergency brake (rem darurat) karena sempat terjadi peningkatan kasus secara tidak terkendali yang tidak diharapkan. Setelah stabil, kita mulai mengurangi rem tersebut secara perlahan, secara bertahap. Kami perlu tegaskan bahwa kedisiplinan harus tetap tinggi sehingga mata rantai penularan tetap terkendali dan kita tidak harus melakukan emergency brake kembali," terang Gubernur Anies seperti dikutip dari Siaran Pers PPID, Minggu (11/10).
 

Gubernur menjelaskan, grafis penambahan kasus positif dan kasus aktif harian mendatar (stabil) sejak dilakukan PSBB ketat, yaitu 13 September 2020. Kemudian, terdapat tanda awal penurunan kasus positif harian dalam tujuh hari terakhir. Sejumlah sektor juga kembali diizinkan beroperasi, seperti perkantoran hingga restoran, tapi dengan sejumlah catatan. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, ada ketentuan yang harus diperhatikan. "Kebijakan baru yang diterapkan dalam PSBB Masa Transisi saat ini adalah pendataan pengunjung dan karyawan dalam sektor yang dibuka, dapat menggunakan buku tamu (manual) ataupun aplikasi teknologi yang telah berkolaborasi dengan pemerintah untuk memudahkan analisis epidemiologi khususnya contact tracing (pelacakan kontak erat) terhadap kasus positif," jelas Anies dalam keterangannya, Minggu (11/10). "Adapun informasi yang harus tersedia, yaitu nama, nomor telepon, dan NIK," tambah dia. Menurut dia, pihaknya akan melakukan tracking secara masif selama penerapan PSBB transisi ini. Selain itu, kegiatan testing maupun upaya isolasi dan treatment di RS akan terus ditingkatkan kapasitasnya.

Ilustrasi Buku Tamu - Pengaturan PSBB Transisi DKI Jakarta 12-25 Oktober 2020. Foto: Pemprov DKI Jakarta


Anies juga meminta, setiap penanggung jawab kegiatan harus memberlakukan protokol kesehatan. Bila ditemukan klaster di tempat kerja, misalnya, kantor tersebut harus ditutup selama 3 hari. "Setiap bisnis wajib menyiapkan ‘COVID-19 Safety Plan’. Adapun protokol khusus setiap sektor diatur oleh ketentuan Kepala Dinas yang terkait," ujarnya. Anies menegaskan, warga Jakarta bertanggung jawab terhadap pencegahan penularan virus corona dengan menerapkan protokol kesehatan. “Semua warga ikut bertanggung jawab terhadap pencegahan penularan COVID-19. Jika satu tempat tidak disiplin, maka satu kota yang harus merasakan akibatnya. Maka, kita harus benar-benar disiplin menerapkan protokol kesehatan 3M, dan pemerintah akan terus meningkatkan 3T,” jelasnya.

Selain itu, pemerintah provinsi DKI Jakarta mengizinkan bioskop kembali beroperasi selama pembatasan sosial berskala besar ( PSBB) masa transisi. Bioskop telah dilarang beroperasi sejak awal pandemi Covid-19 pada Maret 2020.  Namun demikian, menurut Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, jumlah pengunjung dibatasi maksimal 25 persen dari kapasitas normal. Aktivitas Indoor dengan pengaturan tempat duduk secara ketat untuk bioskop dimana jarak antar tempat duduk minimal 1,5 meter," kata Anies dalam paparan tertulis aturan PSBB masa transisi, Minggu (11/10/2020). Kemudian, para pengunjung dilarang berpindah-pindah tempat duduk atau berlalu-lalang. Sementara itu, aturan jam operasional bioskop akan diatur berdasarkan pengajuan teknis dari pengelola gedung. "Jam operasional (aktivitas indoor) sesuai persetujuan teknis, pengajuan permohonan dilakukan oleh pengelola gedung," ujar Anies.


Sebelum memberlakukan PSBB masa transisi, Pemprov DKI menarik rem darurat dan memberlakukan PSBB yang diperketat selama dua pekan yakni 13 hingga 27 September 2020. PSBB yang diperketat kemudian diperpanjang selama dua pekan mulai 28 September hingga 11 Oktober 2020.

Lokalovers, kita harus benar-benar disiplin menerapkan protokol kesehatan 3M (menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak) ya, dan pemerintah akan terus meningkatkan 3T ( testing, tracing, treatment), sehingga mata rantai penularan tetap terkendali dan kita tidak harus melakukan rem darurat kembali. Perlu diketahui, semua sanksi terhadap pelanggaran masih tetap berlaku. Jika kamu menemukan pelanggaran #PSBBTransisi segera laporkan melalui aplikasi JAKI milik Pemprov DKI Jakarta.

Baca Artikel Lain


Bisnis Lokal  22 Oktober 2020

Pelatihan E-Learning GRATIS Bagi Koperasi & UMKM

Penulis: Ku Ka
Editor   : Ku Ka




62 Pride  20 Oktober 2020

Pemerintah UEA Resmikan Nama Jalan Presiden Joko Widodo

Penulis: Ku Ka
Editor   : Ku Ka


Artikel Terbaru